Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sumber  www.ivanfibrian.com

Sejarah pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan maraknya korupsi. Ibaratnya jika ada virus ya ada anti virus. Ada korupsi ada yang anti korupsi. Selain belajar dari tragedi yang menimpa negara Indonesia, kita juga bisa belajar dari  sejarah terkait dengan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belajar tentang kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan dan lain-lain sebagai nilai-nilai antikorupsi.

Misalnya belajar dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga, yang terkenal dengan salah satu peraturannya yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Hingga pada suatu ketika seorang raja dari seberang lautan  yang mengujinya dengan  meletakkan sekantung uang emas di kerajaan tersebut. Hingga tiga tahun tidak seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh emas tersebut. Sampai akhirnya, sekantung emas tersebut tersentuh kaki putra mahkota. Demi menjunjung tinggi peraturan tersebut, tanpa pandang bulu sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya.

Kita juga bisa  belajar dari pahlawan-pahlawan besar kita, seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Raden Mas Said, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Betapa para pahlawan kita, rela mempertaruhkan jiwa raganya ketimbang menjadi antek-antek Belanda. Mereka lebih memilih hidup secara sederhana bahkan terlunta-lunta demi prinsip yang harus dijunjung tinggi. Di sisi lain, tidak sedikit dari pembesar-pembesar kita pada zaman dulu yang bekerja pada penjajah untuk memperkaya dirinya sendiri maupun memperkuat kedudukannya.

Berikut adalah ringkasan dari model dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. (Asep Chaeruloh dalam PRIMA)

Tahun	Kegiatan		Lingkup	Dasar Hukum
1957	Operasi Militer		Kegiatan tidak terstruktur	PRT/PM/06/1957
1967	Pemberantasan Korupsi		Represif & Preventif	Keppres 228 Tahun 1967
1977	Opstib		Penertiban Sistem & Operasi	Inpres 9 Tahun 1977
1987	Pemsus Restitusi Pajak		Kebenaran Restitusi	Surat MENKEU S-234/MK.04/1987
97 – 98	Krisis Moneter & Ekonomi
1999	KPKPN	Preventif			UU 28 Tahun 1999
1999	TGTPK	Represif			PP 19 Tahun 2000
2003	KPK	Penindakan & Pencegahan			UU 30 Tahun 2002
	Tugas : Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor
2005	Timtas	Represif			Inpres
	Tugas : Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP

Kita bisa belajar dari sejarah, bahwa dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Tanpa ketiga unsur tersebut dapat dipastikan tindak korupsi akan terus berlanjut.

Dari sejarah kita banyak belajar. Kita mengetahui bahawa berbagai cara telah dilakukan  pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, seperti  pembentukan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Government Watch (GOWA) maupun Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Tetapi segala upaya yang dilakukan pemerintah ini tidak membuahkan hasil, bahkan praktik korupsi makin bertambah setiap tahun.

Mengutip berita dari VIVAnews, tahun 2010 Indonesia, merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik. Menyusul di belakangnya adalah negara  Kamboja, Vietnam dan Filipina. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, Indonesia sebagai negara terkorup setelah Thailand, Kamboja, India dan Vietnam.

Meskipun demikian, dengan kenyataan seperti itu bukan berarti kita harus menyerah. Kembalikan pada diri kita sendiri untuk bersama-sama punya itikad untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia.