Berantas Korupsi dari Sekarang

Berantas korupsi dari sekarang juga. Jangan biarkan tikus-tikus kantor memakan kue-kue milik rakyat.

Indonesia Anti Korupsi

Bangkitlah Indonesia sebagai negara bebas korupsi

Hari Anti Korupsi

Berbagai bencana di negeri ini : banjir, rusaknya infrastruktur, kemiskinan, sampai maraknya narkoba tidak jauh-jauh dari perilaku para koruptor.

Gratifikasi

Katakan tidak terhadap gratifikasi dan bingkisan-bingkisan lain, sebagai salah satu bentuk tindak korupsi.

Pahami Dulu Baru Lawan

Pahami korupsi Baru Lawan. Perbanyak membaca buku-buku anti korupsi untuk memeranginya.

Wednesday, February 25, 2015

Seluk-Beluk Korupsi : Pengertian Korupsi


Pahami musuhmu dulu sebelum bermaksud memerangi.


Seluk beluk Korupsi : Pengertian Korupsi
Sebelum memerangi korupsi, kita perlu mempunyai pemahaman yang baik terhadap apa yang kita lawan, yaitu korupsi. Seluk-beluk  korupsi dimulai dari pengertian, bentuk, alasan, sampai akibat yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.

Korupsi  bukanlah  hal yang baru dalam sejarah manusia. Ingat sejarah korupsi di Indonesia yang telah terjadi sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Sejak kapan korupsi berlangsung menjadi pertanyaan menarik, karena keberaadannya yang tidak disukai tetapi selalu muncul sepanjang sejarah.

Sejak 2000 tahun yang lalu  seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis buku berjudul Arthashastra. Dante yang pada tujuh abad silam juga menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak  kejahatan. Shakespeare, seorang sastrawan,  juga menyinggung korupsi sebagai  sebuah  bentuk  kejahatan.  Sebuah  ungkapan  terkenal  pada  tahun  1887  mengenai korupsi dari sejarahwan Inggris, Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”, menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi. (LAN, 2007).


Berapa usia korupsi?
Bulan Desember 1997 dilaporkan bahwa sebuah tim arkeologi Belanda menemukan di Rakka, Syria, sekitar 150 prasasti cuneiform yang menunjukkan bahwa situs itu adalah pusat administrasi peradaban Assyria pada abad ke-13 SM. Ditemukan sebuah arsip, barangkali milik lembaga yang setara dengan lembaga modern “ Kementrian Dalam Negeri”, yang berisi nama-nama pegawai yang menerima suap, termasuk nama-nama pejabat tinggi dan seorang putri Assyria.
(Dikutip dalam kertas kerja Parlemen Eropa, “Measures to Prevent Corruption in EU Member States”, Maret 1998 sebagaimana dikutip kembali oleh  Jeremy Pope (2003)
Di Asia, korupsi memiliki berbagai istilah lain. Di  China,  Hong  Kong  dan  Taiwan,  korupsi  dikenal dengan  nama  yum  cha,  atau  di  India  terkenal  dengan  istilah  baksheesh,  atau  di Filipina dengan nama lagay dan di Indonesia atau Malaysia memiliki padanan kata yaitu  suap.  Thailand mempunyai yaitu  istilah gin  muong,  yang  secara  literal  berarti  nation  eating (makan negara).  Pengertian  dari  istilah  ini menunjukkan  adanya  kerusakan  yang  luar  biasa  besar  terhadap  kehidupan  suatu bangsa akibat dari adanya perilaku praktik korupsi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), korup berarti busuk, rusak, busuk. Korup juga diartikaan sebagai suka menerima uang sogok, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok).

Definisi lain diberikan oleh Robert Klitgaard (2002), menurutnya dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan bagi yang seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi juga diartikan sebagai tidak melakukan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang) maupun diluar organisasi ( misalnya, pemerasan).

Jeremy Pope (2003), memberikan definisi korupsi yang hampir sama. Korupsi berasal dari corrupted yang artinya menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip ‘mempertahankan jarak”. Dalam arti ketika seseorang memberikan keputusan untuk kepentingan publik, tidak memainkan peranan pribadi/keluarga.
Direktur   Transparency   International   India,   secara   lebih sederhana mendefinisikan korupsi sebagai ”the  use of public office for private gain”. Jadi  segala  tindakan  penggunaan  barang  publik  untuk  kepentingan  pribadi  adalah termasuk  kategori  korupsi.  Transparency  International  sendiri  sebagai  lembaga internasional  yang  sangat  menaruh  perhatian  terhadap  korupsi  di  negara-negara  di dunia dan menyoroti korupsi yang dilakukan oleh birokrasi, mendefinisikan korupsi sebagai  perilaku  pejabat  publik,  baik  politikus  maupun  pegawai  negeri  yang  secara tidak  wajar  dan  tidak  legal  memperkaya  diri  atau  memperkaya  mereka  yang  dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu  tindakan  dapat  dikategorikan  korupsi—siapa  pun pelakunya—apabila memenuhi unsur-unsur:
1.      Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
2.      Penipuan  terhadap  badan  pemerintah,  lembaga  swasta  atau  masyarakat umumnya.
3.      Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
4.      Dilakukan  dengan  rahasia,  kecuali  dengan  keadaan  dimana  orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5.      Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
6.      Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
7.      Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
8.      Adanya  usaha  untuk  menutupi  perbuatan  korup  dalam  bentuk-bentuk pengesahan hukum.
9.      Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.
(LAN, 2007)

Apapun istilah yang digunakan, terkait kata awal korupsi berasal dari kata corruptio, yang berarti kerusakan, kebusukan, atau kebobrokan, maka kamu bisa menyadari bahwa dibalik fenomena kehidupan yang mengandung kebobrokan, di belakangnya ada perbuatan korupsi. Misalnya fenomena tentang kerusakan hutan/alam, bangunan cepat ambruk, layanan publik yang lama, merebaknya narkoba dan sebagainya (Asep Chaeruloh, 2010).

Mitos tentang Korupsi : Korupsi Tidak Bisa Diberantas

Mitos tentang korupsi selanjutnya adalah anggapan bahwa korupsi tidak dapat diberantas. Anggapan ini terkait erat dengan mitos sebelumnya yang menganggap korupsi sebagai budaya. Ibarat kanker ganas yang terus menyebar ke seluruh tubuh, penyakit korupsi dianggap telah melanda seluruh rakyat Indonesia dari para pimpinan sampai rakyat jelata.

Sebagai orang beragama, kita tentunya tidak bisa mempercayainya. Selama masih ada orang baik, maka kiamat belum terjadi. Dan itulah yang ada, bahwa di bumi Indonesia masih ada orang yang jujur. Dan salah satu tugas kita adalah menjadi bagian dari kelompok-kelompok orang yang baik tersebut.

Uraian di atas, tidak semua akan setuju. Bahkan ada yang mengatakan mengada-ada dengan menghubungkan korupsi dengan kehancuran alam semesta.

Masyarakat seringkali kebakaran jenggot, manakala para pemimpin yang dipilihnya ternyata ketahuan melakukan tindak korupsi. Tidak kepalang tanggung, korupsi dari berbagai pengadaan barang dan jasa, proyek bangunan sekolah, sampai sumbangan yang seharusnya menjadi hak-hak anak miskin pun tidak lepas dari tangan-tangan para koruptor.

Upaya-upaya antikorupsi gagal bisa disebabkan karena pendekatan yang salah. Baik hanya mengandalkan tinjauan hukum maupun sekedar himbauan moral. Kita sebenarnya hanya belum mempunyai strategi yang handal untuk memberantas korupsi. Atau juga masih ada rasa toleransi terhadap tindak korupsi, karena disengaja atau tidak kita sendiri masih melakukannya dengan berbagai model. Bahkan tidak jarang upaya-upaya pemberantasan korupsi sebagai cara yang licik untuk balas dendam atau menjatuhkan lawan politik.

Menarik apa yang diuraikan oleh Robert Klitgard (2002) bahwa ada tujuh alasan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.

  1. Korupsi ada di mana-mana. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membasmi sesuatu yang menjadi wabah.
  2. Korupsi sudah ada sejak dahulu. Seperti dosa, korupsi adalah bagian dari pembawaan manusia.
  3. Konsep korupsi kabur dan tergantung pada budaya.
  4. Membersihkan masyarakat dari korupsi akan memerlukan perubahan besar dalam sikap dan tata nilai. Ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan seratus tahun, revolusi sejati, maupun kebangkitan nilai agama.
  5. Di berbagai negara, korupsi sama sekali tidak merugikan. Korupsi berperan sebagai minyak pelumas pada roda ekonomi dan perekat sistem politik.
  6. Tidak ada langkah apapun yang dapat diambil jika petinggi-petinggi pemerintah sendiri melakukan tindak korupsi, atau jika korupsi sudah sistematis.
  7. Risau terhadap korupsi tidak ada gunanya. Pasar bebas dan demokrasi multipartai akan menyebabkan korupsi berangsur-angsur hilang.
Alasan-alasan di atas tidak lain merupakan wujud rasa pesimisme atau pembenaran untuk tidak memberantas korupsi. Yang akhirnya berkembang menjadi mitos-mitos yang menyesatkan.
Dalam tahap awal, tentunya hanya mimpi jika berharap korupsi dapat lenyap dalam waktu yang singkat. Setidaknya, kita harus mau mengurangi praktik-praktik kecurangan yang ada di sekitar kita (lingkungan sekolah, kerja, keluarga, dan masyarakat).

Monday, February 23, 2015

Mitos tentang Korupsi : Korupsi Itu "Budaya"

Sumber : http://arsavin666.blogspot.com/2011/12/
hajatan-alat-pemersatu-bangsa.html

Mitos tentang korupsi kedua selain korupsi disebabkan oleh kemiskinan. adalah menganggap bahwa tindak korupsi merupakan budaya.

Meski korupsi bukan lagi sekedar menjadi fenomena tetapi telah membudaya, tetapi perlu ditegaskan lagi korupsi bukanlah budaya Indonesia. Di Indonesia, memang ada tradisi pemberian sesuatu kepada guru, kiyai, sesepuh, maupun orang-orang yang telah dianggap berjasa.  Tapi pemberian itu sekedar ucapan terima kasih. Misalnya, ada orang tua yang mengantarkan hasil kebunnya kepada guru anaknya. Termasuk juga, tradisi  “pemberian sumbangan pada yang punya hajat (kondangan)” bukanlah untuk saling menjilat tetapi wujud gotong-royong.

Tradisi-tradisi yang seperti itu, pada zaman sekarang telah dikotori dengan bentuk pemberian (uang atau barang) tapi dengan itikad yang berbeda. Misalnya, ada orang tua yang mendatangi seorang pejabat yang berwenang agar anaknya bisa diterima di salah satu instansi pemerintahan. Datangnya orang tua tersebut, tentunya tidak dengan tangan kosong, melainkan dengan membawa amplop berisi uang maupun barang berharga lainnya. Kasus, yang sama ketika ada orang tua yang memberikan amplop berisi “suap” agar anaknya lolos dalam seleksi sekolah.

Tindakan yang mengotori budaya gotong royong juga terjadi pada kasus berikut. Misalnya suatu kampung sedang membangun masjid. Mereka membutuhkan banyak biaya. Kebetulan salah satu warga desa tersebut mempunyai jabatan penting di suatu lembaga pemerintahan. Dan kebetulan juga, ketua panitia pembangunan masjid tersebut masih saudara sang pejabat.

Dengan membawa proposal, dengan penuh keyakinan ketua panitia meminta sumbangan dari pejabat tadi. Sang pejabat pun akhirnya memberi bantuan dalam jumlah yang cukup besar. Ketua panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan pejabat tersebut. Ketua panitia tidak mau berpikir panjang, apakah uang sumbangan tersebut uang pribadi sang pejabat ataukan hasil korupsi. Demikian juga, sang pejabat pun dengan percaya dirinya memberikan sebagaian uang yang diperolehnya dari hasil suapan untuk membantu pembanguan masjid tersebut.

Bentuk-bentuk suap tersebut, seolah-olah telah menjamur di masyarakat Indonesia. Bagi sebagaian orang, pemberian uang tambahan, bukanlah dimaksudkan untuk menyuap tetapi sebagai cara agar urusannya menjadi lancar. Beda dengan sebagian orang lagi, yang menggunakan suap sebagai satu-satunya cara untuk memenangkan persaingan dengan pihak lain (misal lawan bisnisnya).

Praktik korupsi yang mewabah di masyarakat itu penyakit bukan budaya. Artinya sebagai suatu yang kotor, merusak, dan harus diberantas. Dan kalau perlu korupsi dijadikan sebagai penyakit masyarakat (pekat), bukan hanya sebagai musuh negara. Dengan praktik korupsi dimasukkan dalam kelompok pekat, dapat dipastikan masyarakat akan bahu-membahu memberantasnya. Persis ketika menghadapi penyakit masyarakat, seperti judi, mabuk, maupun prostitusi (pelacuran).

Ada harapan, selama kita tidak menganggap korupsi itu bukan budaya. Yang diperlukan adalah rasa optimis, tidak putus asa dalam menghadapi makin maraknya tindak korupsi di sekitar kita.
KORUPSI ADALAH PEKAT
KORUPSI ITU BUKAN BUDAYA

Sunday, February 22, 2015

Mitos Seputar Korupsi : Korupsi Disebabkan oleh Kemiskinan

Kita bisa banyak belajar dari mitos yang berkembang di masyarakat, tetapi
Kita tidak perlu memanfaatkan mitos tersebut untuk kepentingan pribadi


Ada beberapa mitos seputar korupsi. Seperti korupsi disebabkan oleh kemiskinan, korupsi adalah budaya, atau korupsi sesuatu yang dianggap tidak bisa diberantas.  Mitos tersebut bisa benar juga bisa salah. Yang menjadi masalah ketika mitos-mitos tersebut dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk melindungi kepentingan pribadi. Pada postingan kali ini, akan dibahas salah satu mitos korupsi disebabkan oleh kemiskinan.

Berbagai usaha untuk mengurangi angka korupsi terus dilakukan. Tetapi, kenyataanmya korupsi terus merajalela di Indonesia. Hal ini diperparah dengan menilik angka kemiskinan yang  melanda Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  pada  akhir tahun  2011  sebesar  29,89  juta  orang  (12,36 persen).

Meski hubungan antara korupsi dan kemiskinan bukan bersifat langsung, tetapi menurut Wandy Nicodemus Tuturoong (2010) mengutip dari sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd serta Bertram Spector di tahun 2003 dengan judul "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature".   Kesimpulan utama dari studi tersebut adalah bahwa korupsi tidak bisa langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, "korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tatakelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan."

Logika yang sederhana, ketika keuangan negara banyak yang dikorupsi, maka alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan untuk orang miskin akan berkurang. Kalau tidak mau dikatakan korupsi menyebabkan kemiskinan, setidaknya korupsi menyebabkan keadaan rakyat yang miskin tambah miskin.

Korupsilah yang menyebabkan kemiskinan bukan kemiskinan yang menyebabkan korupsi. Bukankah para koruptor yang banyak tertangkap sebenarnya mereka sudah kaya. Apa yang bisa dikorupsi oleh orang miskin yang sebagian besar tidak memiliki posisi tawar yang dapat dijual. 

Orang miskin melakukan kejahatan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Sedangkan, orang kaya melakukan tindak korupsi untuk menimbun-nimbun hartanya.

Saturday, February 21, 2015

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Sumber  www.ivanfibrian.com
Sejarah pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan maraknya korupsi. Ibaratnya jika ada virus ya ada anti virus. Ada korupsi ada yang anti korupsi. Selain belajar dari tragedi yang menimpa negara Indonesia, kita juga bisa belajar dari  sejarah terkait dengan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belajar tentang kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan dan lain-lain sebagai nilai-nilai antikorupsi.
Misalnya belajar dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga, yang terkenal dengan salah satu peraturannya yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Hingga pada suatu ketika seorang raja dari seberang lautan  yang mengujinya dengan  meletakkan sekantung uang emas di kerajaan tersebut. Hingga tiga tahun tidak seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh emas tersebut. Sampai akhirnya, sekantung emas tersebut tersentuh kaki putra mahkota. Demi menjunjung tinggi peraturan tersebut, tanpa pandang bulu sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya.

Kita juga bisa  belajar dari pahlawan-pahlawan besar kita, seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Raden Mas Said, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Betapa para pahlawan kita, rela mempertaruhkan jiwa raganya ketimbang menjadi antek-antek Belanda. Mereka lebih memilih hidup secara sederhana bahkan terlunta-lunta demi prinsip yang harus dijunjung tinggi. Di sisi lain, tidak sedikit dari pembesar-pembesar kita pada zaman dulu yang bekerja pada penjajah untuk memperkaya dirinya sendiri maupun memperkuat kedudukannya.

Berikut adalah ringkasan dari model dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. (Asep Chaeruloh dalam PRIMA)
Tahun
Kegiatan
Lingkup
Dasar Hukum
1957
Operasi Militer
Kegiatan tidak terstruktur
PRT/PM/06/1957
1967
Pemberantasan Korupsi
Represif & Preventif
Keppres 228 Tahun 1967
1977
Opstib
Penertiban Sistem & Operasi
Inpres 9 Tahun 1977
1987
Pemsus Restitusi Pajak
Kebenaran Restitusi
Surat MENKEU S-234/MK.04/1987
97 – 98
Krisis Moneter & Ekonomi
1999
KPKPN
Preventif
UU 28 Tahun 1999
1999
TGTPK
Represif
PP 19 Tahun 2000
2003
KPK
Penindakan & Pencegahan
UU 30 Tahun 2002

Tugas : Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, & Monitor
2005
Timtas
Represif
Inpres

Tugas : Koordinasi di antara Kejaksaan, POLRI dan BPKP

Kita bisa belajar dari sejarah, bahwa dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Tanpa ketiga unsur tersebut dapat dipastikan tindak korupsi akan terus berlanjut.

Dari sejarah kita banyak belajar. Kita mengetahui bahawa berbagai cara telah dilakukan  pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, seperti  pembentukan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Government Watch (GOWA) maupun Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Tetapi segala upaya yang dilakukan pemerintah ini tidak membuahkan hasil, bahkan praktik korupsi makin bertambah setiap tahun.

Mengutip berita dari VIVAnews, tahun 2010 Indonesia, merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik. Menyusul di belakangnya adalah negara  Kamboja, Vietnam dan Filipina. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, Indonesia sebagai negara terkorup setelah Thailand, Kamboja, India dan Vietnam.

Meskipun demikian, dengan kenyataan seperti itu bukan berarti kita harus menyerah. Kembalikan pada diri kita sendiri untuk bersama-sama punya itikad untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia.

Sunday, December 7, 2014

Sejarah Korupsi di Indonesia (3) : Pasca Kemerdekaan

Pasca Kemerdekaan

Bukan hal yang aneh, ketika masa perang sebelum maupun pasca kemerdekaan, banyak orang-orang pribumi yang menginginkan hidup makmur dengan menjadi antek-antek penjajah. Mereka hidup dengan mewah dengan memakan harta pribumi. Misalnya dengan menjadi centeng (tukang pukul) untuk mengambil upeti (pajak), maupun menjadi mata-mata musuh.

Pada pemerintahan Sukarno, telah dibentuk dua kali Badan Pemberantasan Korupsi yaitu Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan Operasi Budhi. Sejarah mencatat, bahwa upaya penanggulangan korupsi itu tidak berjalan.

Pasca kepemimpinan Sukarno, dimulailah Orde Baru yang mengukuhkan Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan Suharto ini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) mengalami puncaknya. Pada era pemerintahan Suharto ini, korupsi telah melembaga. Terutama dilakukan oleh Suharto dan keluarga serta kroni-kroninya. Semasa pimpinan Suharto, juga dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung.

Di era reformasi, pasca pemerintahan Suharto, B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Beliau juga membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, maka tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK. Sampai sekarang, tinggal KPK sebagai satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi.

Sejarah korupsi di Indonesia terus berlanjut. Praktik korupsi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan merata ke daerah-daerah sesuai dengan tuntunan otonomi daerah.

Saturday, December 6, 2014

Sejarah Korupsi di Indonesia (2) : Zaman Penjajahan

Datangnya penjajah ke Indonesia mempunyai peran penting dalam proses kehancuran kerajaan-kerajaan di Indonesia. Perselisihan di dalam kerajaan menjadi semakin parah dengan campur tangan penjajah. Misalnya, di Banten (perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji), Cirebon (yang akhirnya terpecah menjadi Keraton Kasepuhan dan Kanoman), maupun Mataram ( terpecah menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta)

Penjajah Belanda yang paham dengan watak orang Indonesi memanfaatkan betul setiap kesempatan yang ada. Salah satunya dengan menjanjikan kekuasaan pada pihak yang mau menjadi pengikutnya. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Tetapi, itu semata-mata bukan kesalahan penjajah saja. Kita sendirilah yang haus kekuasaan, haus pada kekayaan sehingga mau menyerahkan harga diri kita pada kaum penjajah.

Bukan hanya kaum pribumi, penjajah yang datang ke Indonesia, seperti Belanda, Spanyol, dan Portugis ternyata juga memiliki mental korupsi, dengan menggelapkan harta milik pemerintah. Hancurnya Kongsi Perdagangan Belanda (VOC) pun disebabkan korupsi para pejabat di kongsi tersebut. Dari pada melaporkan keuntungan yang didapat di tanah jajahan, para pejabat di sana melaporkan “beban hutang” yang harus ditanggung. Jadi, hasil bumi dalam bentuk rempah-rempah, tidak dikirimkan ke tanah pusat tetapi diselundupkan ke tempat lain untuk memperkaya diri.

Penindasan yang dilakukan oleh penjajah tidak sepenuhnya dilakukan oleh penjajah sendiri. Misalnya dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel).

image

Sistem tanam paksa (cultuurstelsel)
Sumber : http://erakas.blogspot.com/2011/01/sistem-tanam-paksa-18301870.html

Cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830. Dalam sistem tanam paksa ini ada ketentuan sebagai berikut :

- Setiap petani menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila).

- Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak.

- Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para petani dipaksa untuk menyediakan tanahnya lebih dari 1/5. Dan celakanya, pelaku pemaksaan itu adalah orang pribumi sendiri yang bekerja pada penjajah Belanda. Tanah yang seharusnya sudah bebas dari pajak, dalam kenyaatannya tetap dikenai pajak.

Kesepakatan yang lain, jika ada kelebihan hasil panen, maka akan dikembalikan ke petani. Kenyataannya, kelebihan hasil panen tersebut diambil oleh para pengepul, yang jelas orang pribumi sendiri.

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksaan cultur stelsel, terdapat berbagai indikasi korupsi. Misalnya pengambilan pajak yang tidak semestinya, penggelapan pajak itu sendiri, penggelapan sisa hasil panen, maupun tindakan menjilat para penghianat bangsa terhadap penjajah.